Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Di tengah proses transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, tugas memberikan analisis ancaman tersebut menjadi krusial. Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inside, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.
yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer
The Law on Foundations calls for just about every foundation to publish the abridged Edition of its annual report on an announcement board in its Business. Furthermore, foundations that have been given donations from the point out, overseas functions, or 3rd functions totaling five hundred million Indonesian rupiah (IDR) or maybe more, or that possess assets in addition to endowed property of around 20 billion IDR, must be audited by a community accountant and possess their once-a-year report summaries printed within an Indonesian-language day-to-day newspaper.
The Legislation on Foundations permits overseas citizens together with Indonesians or in any other case to determine a foundation under Indonesian legislation, and foreign foundations, i.
Dari perspektif makroekonomi, peningkatan jumlah wisatawan kapal pesiar akan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali melalui peningkatan penerimaan daerah, baik dari pajak maupun kontribusi sektor pariwisata lainnya.
Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.
[30] You can find allegations of deliberate failure to handle this chaos adequately, again rooting in loyalty to the Orde Baru
(1) Each individual person shall be absolutely free to settle on and to observe the religion of his/her option, to choose one’s schooling, to choose one’s employment, to choose one’s citizenship, and also to select one’s spot of home in the point out territory, to leave it also to subsequently return to it.
, frequently shortened as “Ormas” and infrequently loosely translated as “Mass Companies”) was build via the Suharto administration to regulate civil society, along with other laws inside of a offer mendapatkan informasi lebih lanjut known as the “Political Legislation Package of 1985.” The idea of “societal Firm” introduced by this law was designed to generate 1 organizational position for all types of passions – action, career, purpose or religion – to make sure that it would be much easier to the routine to regulate them.
Whoever intentionally disobeys orders or requests created according to legislation by officials who the undertaking of supervising a thing, or by officials based on their obligations, so also those people who are presented the power to investigate or analyze felony functions, Consequently Also whoever intentionally prevents, hinders or thwart actions to perform the provisions from the legislation which fully commited by 1 of those officers, is punishable by imprisonment a optimum of four months and two weeks or perhaps a most great of nine thousand rupia
). Regulation No. seventeen of 2013 on Societal Corporations doesn't supply thorough necessities to the organizational composition. It only regulates that The chief of societal corporations shall be selected depending on consensus and deliberation and shall include minimal just one chairperson, a person secretary, and a single treasurer. (report 29). The Regulation will not present even more on different amounts of Firm.
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Auto artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
Banyak berbagai jenis kejahatan baru yang muncul selama pandemi dan jarang mendapatkan perhatian sebelumnya. Hal ini sendiri diakui oleh FBI dalam situs resminya yang menyatakan berbagai kejahatan baru seperti tawaran perawatan dan vaksin palsu, peluang investasi palsu di perusahaan medis, dan munculnya sebagai dokter palsu.